Terkait wacana pemberian hak pilih anggota TNI dalam pembahasan RUU Pemilu, TNI menilai, masyarakat dan anggota TNI belum siap.
Hal ini disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Senin (21/11/2011), seusai menutup Lomba Menembak Piala Panglima TNI. Menurut Agus, ada dua sisi yang harus dicermati. Pertama, terkait kesiapan TNI. Kedua, terkait kesiapan masyarakat.
"Bagaimana kesiapan masyarakat saat TNI bisa menggunakan hak pilih," kata Agus. Ia menyatakan, penggunaan hak pilih itu justru dikhawatirkan memecah soliditas TNI. Dari sisi masyarakat, jangan sampai hak ini disikapi masyarakat dengan menarik-narik TNI dalam perpolitikan.
Masalahnya, sampai saat ini TNI menilai, baik masyarakat, maupun institusi TNI, belum siap jika hak memilih itu diberikan kepada anggota TNI.
Dari sisi masyarakat, TNI juga menilai masyarakat masih belum dewasa dalam berpolitik. Hal ini terlihat jelas dalam dinamika pilkada di berbagai wilayah.
"Masyarakat akan menarik-narik TNI ke dalam sistemnya. Dalam konteks keamanan yang dibebankan kepada TNI, akan sulit menjaga netralitas," kata Agus.
Merujuk pada ketidaksiapan di kedua belah pihak ini, TNI mengambil kesimpulan belum saatnya hak pilih diberikan kepada TNI. Pasalnya, penggunaan hak pilih ini malah bisa merugikan kesatuan dan persatuan bangsa; bisa menimbulkan perpecahan; serta mengganggu situasi.
Namun, Agus menggarisbawahi bahwa jika DPR atau pemerintah memutuskan TNI diberikan hak pilih, maka tentu TNI akan mengikutinya. Akan tetapi, hasil evaluasi secara internal TNI menunjukkan, belum waktunya hak pilih itu diberikan.
sumber : kompas
